ArahIndonesia.com | Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menolak resolusi yang diajukan Rusia terkait perang antara Israel dan Hamas.
Seperti dikutip dari AFP, Selasa (17/10/23), Dewan Keamanan PBB menggelar pertemuan saat Israel bersiap melancarkan serangan darat terhadap Jalur Gaza, setelah rentetan serangan udara dan tembakan artileri yang menghujani daerah kantong Palestina selama lebih dari sepekan terakhir.
Para anggota Dewan Keamanan PBB menolak untuk mendukung mosi yang tidak menyebut Hamas sebagai pelaku serangan terhadap Israel yang menewaskan lebih dari 1.400 orang.
Otoritas kesehatan Palestina melaporkan sejauh ini lebih dari 2.800 orang, yang kebanyakan warga sipil, tewas akibat gempuran Israel di Jalur Gaza.
Dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB yang digelar pada Senin (16/10/23) waktu setempat, hanya empat negara yang memberikan suara setuju terhadap resolusi yang diajukan Rusia tersebut.
Empat negara lainnya, termasuk Amerika Serikat (AS), memberikan suara penolakan, sementara enam negara sisanya memilih abstain.
Draf resolusi kedua yang diajukan Brasil dengan bahasa tegas mengecam Hamas, tampaknya mendapat dukungan lebih luas dalam forum Dewan Keamanan PBB, dan akan diperkirakan menjalani pemungutan suara pada Selasa (17/10/23) malam waktu setempat.
Menanggapi penolakan itu, Duta Besar Rusia, Vassily Nebenzia menyebut resolusi itu telah mendorong Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan.
“Itu telah berkontribusi terhadap peluncuran diskusi substantif dalam Dewan Keamanan soal topik ini. Tanpa dorongan kami, semuanya mungkin hanya akan terbatas pada diskusi kosong,” jelasnya.
Sementara Inggris yang setuju dengan AS dalam menolak resolusi yang diajukan Rusia, mengancam akan melakukan konsultasi dengan Moskow dan menuduh Rusia tidak melakukan upaya serius untuk mencapai konteks.
“Kami tidak bisa mendukung resolusi yang gagal mengecam serangan teror Hamas,” tegas Duta Besar Inggris untuk PBB, Barbara Woodward.
Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan mengatakan Dewan Keamanan PBB sedang berada di ‘salah satu persimpangan jalan paling penting’ sejak dewan dibentuk setelah Perang Dunia II.
“Akankah dewan mendukung perjuangan demi peradaban? Atau akankah dewan memberikan insentif terhadap genosida oleh para jihadis yang bermaksud membunuh seorang orang kafir?” ucapnya.
Menurutnya, bagi sebuah lembaga ekosistem pada keamanan, hal ini seharusnya tidak menjadi pertanyaan
“Langkah pertama yang harus diambil dewan ini sebelum terciptanya bantuan, ketenangan, atau pengendalian diri adalah dengan menetapkan Hamas sebagai organisasi teror pembunuh,” terang Erdan.
Sementara itu, Duta Besar Palestina, Riyad Mansour menuturkan Dewan Keamanan PBB memiliki kewajiban moral untuk bertindak dalam upaya menahan serangan Israel terhadap Jalur Gaza, yang menurutnya telah merenggut 12 nyawa setiap jam.
“Jangan memberikan sinyal bahwa nyawa warga Palestina tidak penting. Jangan berani menyebut Israel tidak bertanggung jawab atas bom yang dijatuhkan ke atas kepala mereka,” sebut Mansour dalam pernyataannya.
Menurutnya, apa yang terjadi di Gaza bukanlah operasi militer. “Ini adalah serangan skala penuh terhadap rakyat kami. Ini adalah kematian terhadap warga sipil yang tidak bersalah,” tegasnya.
Diketahui, Israel memutus pasokan udara dan listrik ke Jalur Gaza dalam pengepungan total, dan peringatan lebih dari 1 juta orang untuk mengungsi dari wilayah utara ke wilayah selatan Jalur Gaza yang padat penduduknya.
Badan PBB yang mendukung para pengungsi Palestina telah diperingatkan bahwa Jalur Gaza menghadapi ‘bencana kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya’ jika pasokan udara dan kebutuhan penting lainnya tidak segera dipulihkan.
Sumber: detik
