Arahindonesia.com | Medan – Rapat Paripurna DPRD Medan Penyampaian Tanggapan Kepala Daerah terhadap Pemandangan Umum Fraksi- fraksi DPRD Kota Medan atas Ranperda Kota Medan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025- 2029. Senin (23/06/2025).
Menanggapi pertanyaan Fraksi PKS yang dibacakan oleh Datuk Iskandar Muda, Wali Kota Medan, Rico Wass menyampaikan;
1. Terkait dengan sinkronisasi antara visi misi kepala daerah dengan pokok-pokok pikiran DPRD dalam Rapat Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di kota Medan, maka dapat kami jelaskan bahwa rencana kerja pemerintah daerah atau KPD merupakan penjabaran dari setiap tahapan pembangunan tahunan yang ada dalam RPJMB dan disusun secara secara lebih operasional. Untuk itu dalam perumusan RKPD di setiap tahunnya kami akan melalui rangkaian tahapan mulai dari kelurahan kecamatan forum perangkat daerah hingga musrenbang tingkat kota serta perlahan pokok-pokok pikiran dari DPRD dalam rumusan usulan dan pengenalan pokok-pokok pikiran tersebut tentu mempromoni prioritas dan arah kebijakan yang sudah ditetapkan dalam ROJMB. Sehingga usulan-usulan baik dan pokok pikiran yang diakomodir tetap selaras dengan Prioritas pembangunan dan arah kebijakan pencapaian Bidikmisi kepala daerah dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah
2. Menanggapi pertanyaan dari Fraksi PKS terhadap terkait dengan proporsi belanja aparatur dibandingkan dengan berbelanja program kegiatan dapat kami sampaikan bahwa, berdasarkan proyeksi struktur belanja padaran Perda bagian di kota Medan tahun 2005-2009 proporsi belanja pegawai masih berada di kondisi yaitu 30%, asih lebih kecil dibandingkan belanja barang dan jasa.
Oleh karena itu pemerintah kota Medan optimis dapat mempertahankan rasionalitas proporsi belanja dan diprioritaskan kepada belanja program kegiatan yang berhubung langsung dengan kepentingan masyarakat.
3. Menanggapi pertanyaan fraksi PKS terkait peningkatan produksi belanja tidak terduga atau BTT dalam RPJMD di kota Medan tahun 2005-2030 dapat kami sampaikan bahwa, belanja tidak terduga pada dasarnya dialokasikan untuk kebutuhan yang sifatnya mendesak tidak direncanakan sebelumnya dan tidak dapat diprediksi saat penyusunan dokumen perencanaan seperti, penanganan bencana alam, kejadian luar biasa, keadaan darurat atau pengeluaran tidak terduga lainnya yang bersifat prioritas. Jika dilihat dari sisi realisasi belanja dalam beberapa tahun terakhir, anggaran BTP sesungguhnya masih dalam batas dengan proporsional dan tidak menunjukkan lonjakan kritikan secara faktual peningkatan yang tampak pada produksi dalam RPJMD lebih didasarkan kepada prinsip kehati-hatian fiskal atau fiskal preposition serta upaya pemerintah kota Medan untuk memperkuat ketahanan fiskal dalam menghadapi dinamika resiko keuangan di masa depan termasuk potensi kejadian tidak terduga berskala besar seperti pandemi, bencana alam, atau kejadian darurat lainnya.
4. Menanggapi pertanyaan fraksi PKS mengenai strategi pemerintah dan kota Medan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah atau PHD dari perusahaan umum daerah atau periode dalam RPJMD 2005-2009 telah kami sampaikan pada penjelasan sebelumnya.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Drs. Wong Chun Sen, M.Pd.B. didampingi Wakil Ketua, Hadi Suhendra, serta dihadiri Anggota DPRD Kota Medan. Turut dihadiri Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Wass, Sekda Kota Medan, Wiriya Arahman dan OPD Pemko Medan. (TSA)
