Arahindonesia.com | Medan – Ketua DPRD Kota Medan, Drs. Wong Chun Sen Tarigan, M.Pd.B menerima kunjungan pengurus Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) Kota Medan diruangan kerjanya, Senin (12/5).
Kunjungan Walubi Kota Medan ini untuk bersilahturahmi sekaligus meminta dukungan kepada Ketua DPRD Kota Medan dalam menyukseskan rencana pelaksanaan Waisak se Sumatera Utara yang akan diselenggarakan pada tanggal 18 Mei 2025 dan dipusatkan di Lapangan Benteng Medan.
Ketua Walubi Kota Medan, Arman Chandra didampingi pengurus Walubi Kota Medan mengatakan harapan mereka perayaan Waisak tersebut dapat dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Medan sekaligus memberikan kata sambutan sebagai bentuk dukungan pada kegiatan itu.
“Kegiatan ini juga mengundang Walikota Medan bersama jajaran, termasuk juga para pengurus Walubi yang ada di kota Medan dan Sumatera Utara. Kami juga berharap pak Wong Chun Sen yang juga sebagai Ketua Permabudhi Sumut dapat mengajak serta para majelis untuk membesarkan kegiatan akbar ini nantinya, “ujar Chandra.
Dikatakan Arman lagi, Walubi Kota Medan yang dipercaya sebagai Ketua Panitia acara diharapkan dapat meramaikan dan mensukseskan kegiatan ini.
” Pak wali kota Medan dikabarkan akan hadir dan harapan kami Ketua DPRD Medan juga hadir untuk melepaskan pawai. Ada juga kegiatan lainnya. Kami harapkan setiap tahun perayaan Waisak dapat terus berlangsung di lapangan Benteng yang akan dihadiri ratusan ribu umat Buddha.
Ketua DPRD Medan, Wong Chun Sen Tarigan mengatakan menyambut baik acara Waisak tersebut. Sebagai ketua Permabudhi Sumut, Wong mengatakan akan mengupayakan seluruh majelis dapat menghadiri perayaan Waisak tersebut.
Ditengah perbincangan itu, Wong juga menanyakan kesiapan panitia untuk pelaksanaan Waisak se-Sumatera Utara ini. Arman Chandra mengatakan jika anggaran yang ditampung di Pemko Medan ada namun tidak terlalu besar.
Apalagi diketahui, pihak panitia acara tidak menggunakan anggaran langsung tetapi dilakukan oleh pemerintah Kota Medan melalui dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Wong pun mengatakan seharusnya anggaran untuk kegiatan lebih tepat jika dikelola oleh biro agama. “Seharusnya dapat dibedakan mana kegiatan agama dan mana kegiatan Kebudayaan, ” ucap Wong. (AD)
