Arahindonesia.com | Medan – Fraksi P Demokrat DPRD Kota Medan mengkritisi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan tahun 2025-2029. Ketua Fraksi H Iswanda Ramli, SE mengungkapkan, secara sistematika penyusunan RPJMD sudah baik. Tetapi Fraksi Demokrat belum menemukan program yang signifikan, sehingga terkesan masih melakukan rutinitas birokrasi dengan capaian program yang masih normatif dan tidak progresif.
“Misalnya, dalam penyusunan struktur perencanaan, kami (Demokrat) mendorong kemauan politik wali kota harus kuat dalam mewujudkan program pembangunan sesuai visi dan misinya. Mengacu UU Nomor 25 Tahun 2004, penyusunan RPJMD perlu memenuhi prinsip-prinsip, salah satunya prinsip politis legislasi yang ada diatur dalam Permendagri ,” kata Iswanda Ramli kepada wartawan, Selasa (05/08/2025).
Kritisi ini juga kata Iswanda Ramli sudah disampaikannya pada rapat paripurna pendapat fraksi-fraksi tentang RPJMD tahun 2025-2029, Senin (04/05/2025) yang disampaikannya langsung atas nama Fraksi P Demokrat. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen, para wakil-wakil ketua, Wali Kota Rico Waas, Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap dan Sekda Wiriya Alrahman serta seluruh anggota dewan.
Penyusunan RPJMD ini kata Iswanda harus selaras dan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045 yang diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan.
Hal tersebut didasarkan prinsip hak asasi bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, pemerintah daerah harus menitik beratkan masyarakat sebagai penerima manfaat dan pelaku pembangunan.
“Fraksi Demokrat memandang RPJMD perlu menggunakan kerangka analisis dan program serupa dengan kerangka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD), kebijakan umum anggaran dan APBD. Kerangka analisis yang diusulkan untuk RPJMD adalah, menggunakan pembagian fungsi, urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah daerah,” terangnya.
Terkait keuangan daerah, Demokrat berpendapat semestinya pemko tidak hanya memuat komponen APBD saja seperti pendapatan daerah, belanja dan pembiayaan. Harus ada gambaran tentang informasi atau penjelasan tentang kekayaan dan asset daerah, karena itu sangat penting dijadikan modal dasar melaksanakan program atau kegiatan. Dukungan asset sangat penting untuk kesuksesan pencapaian visi dan misi kepala daerah.
“Kita melihat pendapatan daerah Pemko Medan masih belum optimal. Fraksi Demokrat menyampaikan kepada wali kota agar hal ini menjadi perhatian serius demi terlaksananya pembangunan. RPJMD harus diselaraskan dengan RPJPD, baik berkaitan dengan visi, misi, strategi dan prioritas pembangunan jangka panjang,” ungkap Iswanda.
Pembangunan Kota Medan kata Ketua DPC P Demokrat Kota Medan ini sedang memasuki lima tahun pertama RPJMD. Untuk menyesuaikan dan menyelaraskan memang tidak harus sama persis dalam bahasanya dengan RPJPD. Namun tetap harus sama dalam hal prinsip dan semangat yang diamanatkan. “Demokrat menghimbau agar RPJMD tetap memberikan penekanan pentingnya fasilitas kesehatan dan pendidikan berkualitas dan merata,” tegasnya. (YP/HP)
