Arahindonesia.com | Medan – Fraksi Hanura-PKB DPRD Kota Medan berpendapat, perencanaan pembangunan dapat lebih sinkron dengan kebutuhan masyarakat. Pemko harus memperhatiakan penyerapan anggaran belanja daerah sesuai dengan target perencanaan. Sebab serapan anggaran salah satu instrumen memacu pergerakan kelesuan ekonomi yang akhir-akhir ini terjadi.
Penegasan tersebut dikatakan Bendahara Fraksi Gabungan Hanura-PKB DPRD Medan Eko Afrianta Sitepu kepada wartawan, Rabu (6/8/2025) terkait pendapat Fraksi ini terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan tahun 2025-2029.
Pendapat fraksi ini telah disampaikan Eko Afrianta mewakili fraksinya, pada rapat paripurna DPRD Medan, Senin (04/08/2025) lalu yang dihadiri Wali Kota Medan Rico Waas, Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap dan Sekda Wiriya Alrahman.
Dikatakannya, pemerintah diharapkan mendesain pembangunan Kota Medan lebih merata, agar dapat menyerap tenaga kerja yang banyak, terutama sektor UMKM. Dalam skema 5 tahun pembangunan, fraksi ini mengingatkan masih banyaknya “Pekerjaan Rumah” (PR) pembangunan infrastruktur terutama di Medan Utara yang rencananya akan ditindaklanjuti.
“Seperti pembenahan Medan Utara dalam hal penanggulangan kemiskinan, penanggulangan kawasan kumuh, penyediaan air bersih di daerah kumuh, perbaikan rumah tidak layak huni serta lokasi yang sering terkena banjir rob dimana anggarannya 35 persen dari belanja Dinas SDABMBK,” terang Eko.
Fraksi Hanura-PKB menilai, kebutuhan ini harus ditindaklanjuti dan dilaksanakan agar tercipta kesetaraan pembangunan di setiap kecamatan. Pembangunan juga harus menbcakup upaya pelestarian lingkungan hidup, menyediakan ruang terbuka hijau, pembangunan harus diawai agar dikerjakan dengan benar.
Eko Afrianta Sitepu juga menyinggung bahwa ada rencana pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan akan membangun terminal dengan memanfaatkan lahan di depan Pasar Induk Laucih, Kecamatan Medan Tuntungan. Fraksi ini meminta agar dibangun fly over di Simpang Selayang Jalan Jamin Ginting sebagai pintu masuk kenderaan dari Berastagi, Tanah Karo untuk mengurangi kemacetan.
Dari sektor pendidikan dan kesehatan, Fraksi Hanura PKB meminta agar diberikan akses lebih baik lagi untuk masyarakat. Terutama pembenahan pelayanan sistem kesehatan termasuk optimalisasi RSUD Bachtiar Djafar di Medan Utara dan pengadaan mobil ambulan gratis di Puskesmas serta tenaga medisnya dipenuhi.
Eko juga menegaskan agar Pemko Medan menindaklanjuti soal bea siswa mahasiswa yang dijalankan di tahun 2025-2026, pembangunan 1 unit sekolah SMA Negeri dan 1 sekolah SMP Negeri di Belawan, sekolah rakyat dan pemerataan penempatan guru PNS.
Terkait persampahan, Wajib Retribusi Sampah (WRS) yang tinggi kata Eko akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Fraksi ini menyaraknan agar basis data WRS terus diperbaharui dan diperluas. Karena terdapat kemungkinan besar entitas penghasil sampah yang belum terdaftar sehingga belum dikenakan retribusi secara resmi. Terutama di sektor informal atau kawasan pemukiman baru
“Opsi lain yang kami sarankan adalah, melakukan subsidi tariff retribusi sampah kawasan pemukiman. Artinya tidak lagi dibebankan kepada masyarakat, tetapi fokus kepada perusahaan yang berontribusi besar terhadap timbunan sampah. Seperti kawasan industri dan komersial, melalui penetapan tarif tersendiri secara proporsional,” ungkapnya. (YP/HP)
