Arahindonesia.com | Medan – Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, para OPD diharapkan terus melakukan inovasi-inovasi untuk meningkatkan pendapatan daerah. Selain itu peluang terjadinya kebocoran pendapatan harus ditutup.
Harapan itu disampaikan Ketua DPRD Medan, Drs Wong Chun Sen kepada wartawan, Senin (14/07/2025). Menurut Wong, efisiensi anggaran jangan membuat kinerja OPD stagnan apalagi menurun, tapi justru harus lebih ditingkatkan dengan melakukan inovasi-inovasi.
“Dalam kondisi efisiensi anggaran, kita melihat pendapatan dari berbagai sektor tidak ada yang meningkat, bahkan menurun. Kenapa tidak ada inovasi-inovasi dari dinas-dinas untuk meningkatkan pendapatan daerah,” ujar Wong.
Menurut Wong, ada banyak hal yang perlu dilakukan jika para OPD berkeinginan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Dia mencontohkan, pajak reklame, perhotelan, parkir dan pajak usaha, masih bisa dipacu.
Wong menilai, salah satu kendala yang terjadi adalah karena para Kepala OPD masih dijabat oleh pelaksana tugas, sehingga memiliki keterbatasan dalam menerapkan kebijakan.
Untuk itu, Wong berharap, penempatan orang-orang di setiap OPD harus benar-benar selektif dan menguasai bidang kerja di setiap dinas. Jadi ke depan tergantung Walikota Medan dalam penempatan para pimpinan OPD. Walikota harus jeli dalam menempatkan orang-orang di setiap dinas.
“Jangan sampai orang-orang yang ditempatkan sebagai pimpinan OPD orang yang tidak memiliki kemampuan dan kerjanya hanya plonga-plongo dan hanya menunggu saja. Mereka harus benar-benar orang-orang yang memiliki kreativitas dan inovasi untuk meningkatkan PAD,” ujarnya.
Tutup Kebocoran
Penyebab lain tidak meningkatnya pendapatan, ujar Wong, adalah tingginya tingkat kebocoran. Di sinilah Wong berharap inovasi yang harus dilakukan oleh para Kepala OPD. Bagaimana para Kepala OPD berinisiatif untuk menutup kebocoran pendapatan yang selama ini terjadi.
“Misalnya pada pajak reklame, pembayaran bisa dibuat secara online dengan menggunakan sistem barcode. Begitu juga dengan sistem parkir sampai saat ini tidak ada yang jelas. Apakah masih menggunakan sistem e-parking yang sudah dibuat atau masih konvensional. Selama ini kan tidak ada yang jelas,” ujarnya.
Menurutnya, ketidakjelasan ini akan membuka peluang terjadinya kebocoran pendapatan. Masyarakat juga bingung sistem mana yang harus diikuti. Padahal banyak yang sudah membayar iuran e-parking selama setahun.
“Padahal jumlah kendaraan setiap tahun bertambah. Secara logika tidak mungkin pendapatan dari sektor perparkiran stagnan, apalagi menurun. Ini yang harus jadi perhatian dari Walikota ke depannya,” ujar Wong.
Untuk itu Wong memperkirakan, kalau pendapatan tidak bertambah maka efisiensi anggaran akan terus terjadi dari tahun ke tahun. Otomatis, para Kepala OPD juga tidak dapat meningkatkan kinerjanya dan akibatnya pembangunan di Medan juga bisa stagnan. (YP/Sus)
