ArahIndonesia.com | Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Sumatera Utara (Sumut) menyampaikan kritik dan evaluasi terhadap kebijakan Edy Rahmayadi saat menjabat Gubernur Sumatera Utara (Sumut) periode 2018-2023 lalu.
Hal ini disampaikan oleh Ketua GMKI Sumut, Arion Pasaribu, kepada awak media, Sabtu (02/11/2024) sore. Arion memaparkan kritikan nya dan mengatakan bahwa selama kepemimpinan Edy Rahmayadi, ada 2 isu yang sangat di soroti GMKI Sumut pada saat itu.
Pertama adalah Keputusan Pemprov Sumut dalam membeli Medan Club. Menurut Arion, pembelian Medan Club pada saat itu tidak penting yang dimana sedang pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.
Arion Pasaribu menjelaskan bahwa pembelian Medan Club sangat tidak penting dan sangat tidak masuk akal di tengah ekonomi masyarakat yang sedang terpuruk akan pandemi Covid-19 dan ancaman resesi tahun 2023.
“Saya sangat menyayangkan sikap Pemprov Sumut yang ingin membeli aset Medan Club dengan anggaran yang sangat mewah yakni mencapai Rp.600 miliar, walaupun realisasinya pembelian aset Medan Club tersebut hanya senilai Rp.457 Milyar. GMKI Sumut meminta agar pembelian itu (Medan Club) di batalkan karena kepemilikan lahan Medan Club juga masih simpang siur pada saat itu. Namun Pemprovsu tetap membelinya,” ujar Arion Pasaribu.
Lebih lanjut, Arion menyatakan GMKI Sumut menilai 4 alasan mengapa menolak rencana pembelian aset Medan Club itu yakni pertama rencana pembelian aset Medan Club itu tidak masuk kedalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Sumatera Utara. Kedua, pembelian aset Medan Club itu juga tidak masuk ke dalam langkah strategis pembangunan daerah di Sumut.
Kemudian ketiga, pembelian Medan Club dengan anggaran Rp. 600 miliar ini juga tidak masuk dalam 8 item Prioritas Pembangunan 2018-2023.
“8 Program Prioritas aja belum maksimal, untuk apa beli Medan Club?” ucap Arion Pasaribu.
Lalu yang ke empat, sambung Arion, kenapa GMKI Sumut menolak pembelian Medan Club itu adalah karena sama sekali tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Ditambah dengan situasi ekonomi yang sangat krisis pada saat itu, seharusnya Pemprov Sumut fokus kepada program pemulihan ekonomi masyarakat.
Kemudian evaluasi GMKI terhadap kebijakan Pemprov Sumut dimasa kepemimpinan Gubernur Edy Rahmayadi adalah dengan menaikkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang menyebabkan harga BBM melambung naik pada saat itu.
Pemprov menaikkan PBBKB pada tahun 2021, dimana pada tahun itu masyarakat lagi berjuang untuk keluar dari keterpurukan ekonomi. Namun hadiah dari Pemprov Sumut pada saat itu malah menaikkan Pajak. Maka dari itu GMKI Sumut menolak keras sampai membentangkan spanduk pada saat Edy Rahmayadi Pidato di sidang Paripurna di gedung DPRD Sumut.
Arion Pasaribu memberikan masukan dan saran agar kepemimpinan Gubernur Sumut selanjutnya lebih aspiratif dan mau mendengarkan suara masyarakat dan mementingkan kepentingan rakyat.
“Harapan kami semoga melalui Pilkada ini yang sebentar lagi digelar, kita akan dapati pemimpin yang mampu mendengarkan suara dari masyarakat bawah dan selalu mengakar rumput, agar setiap keluhan dan aspirasi masyarakat bisa tersampaikan dan dijalankan dengan baik,” tutup Arion. (Yz/AI)
 sore. Arion memaparkan kritikan nya){kind=link}