ArahIndonesia.com | Anggota Badan Legislasi DPR Fraksi PKS, Hermanto, menyampaikan IKN Nusantara sebaiknya menjadi pusat pemerintahan atau eksekutif, sedangkan DPR atau legislatif tetap berada di Jakarta.
Hal ini disampaikannya dalam Rapat Panitia Kerja lanjutan bersama dengan pemerintah dan DPD, dalam Pembahasan DIM RUU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) di Kompleks Parlemen, Senayan.
“Karena bangunan di DPR di sini ini lebih megah, lebih mewah dibandingkan dengan bangunan Legislatif di negara yang pernah kita kunjungi gitu. Sehingga kita konsentrasi, Ibu Kota Negara yang di IKN itu adalah Ibu Kota Negara Eksekutif,” ucapnya dilangsir Liputan6.com, Selasa (19/3/2024).
Namun, Hermanto juga menyadari bahwa untuk sementara waktu, lembaga yudikatif masih perlu dipusatkan di Jakarta, sampai pemerintah menemukan wilayah yang lebih cocok untuk penempatan lembaga yudikatif di IKN.
Dalam pandangannya, Jakarta memiliki kekhususan dalam hal fungsi legislatif, di mana kota ini menjadi tempat produksi Undang-Undang. Oleh karena itu, Jakarta menjadi titik pertemuan antara fungsi-fungsi negara, termasuk pemerintah, yang bertemu di DPR.
Selain pertimbangan terkait bangunan dan kekhususan fungsi legislatif, Hermanto juga menyoroti akses masyarakat dalam hal legislasi. Menurutnya, Jakarta merupakan kawasan yang nyaman untuk rapat dan masyarakat juga lebih nyaman saat menyampaikan aspirasi ke DPR.
Bandingkan dengan situasi jika masyarakat harus menyampaikan aspirasi ke IKN, tentu akan memerlukan biaya yang lebih besar. Oleh karena itu, aspek penyampaian aspirasi kepada lembaga legislatif dinilainya lebih optimal dengan kawasan seperti Jakarta saat ini, dibandingkan dengan penyampaian aspirasi ke IKN.
Pembagian wewenang ini juga dapat memberikan manfaat dalam hal pengelolaan sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam.
Dengan IKN Nusantara menjadi pusat pemerintahan, pengelolaan sumber daya alam dapat lebih terfokus pada daerah-daerah yang kaya akan potensi alamnya.
Sementara itu, Jakarta sebagai pusat legislatif dapat lebih fokus dalam menghasilkan undang-undang yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Selain itu, pembagian wewenang ini juga dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan infrastruktur di kedua wilayah. Dengan IKN Nusantara menjadi pusat pemerintahan, pembangunan infrastruktur di daerah tersebut dapat lebih terarah dan terencana.
Sementara itu, Jakarta dapat fokus dalam memperbaiki dan mengembangkan infrastruktur yang sudah ada, sehingga mampu mendukung kegiatan legislatif dengan lebih baik.
Butuh Sosialisasi
Selain itu, perlu adanya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai tujuan dan manfaat dari pembagian wewenang ini, sehingga dapat mendapatkan dukungan yang luas dari masyarakat.
Dalam kesimpulan, pembagian wewenang antara Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan Jakarta merupakan langkah yang perlu dipertimbangkan dalam upaya optimalisasi fungsi pemerintahan dan legislatif.
Dengan IKN Nusantara menjadi pusat pemerintahan atau eksekutif, sedangkan Jakarta tetap menjadi tempat berfungsinya lembaga legislatif, diharapkan fungsi-fungsi negara dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.
Pembagian wewenang ini juga dapat memberikan manfaat dalam hal pengelolaan sumber daya, pembangunan infrastruktur, serta keamanan dan pertahanan negara. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan dan keterlibatan semua pihak terkait dalam mengimplementasikan pembagian wewenang ini.
sumber: Liputan6.com
