ArahIndonesia.com | Kasus suap yang menyeret sejumlah oknum pejabat di Sumatera Utara (Sumut) termasuk Bupati Mandailing Natal (Madina) Jafar Sukhairi Nasution, membuat ratusan Mahasiswa yang tergabung pada Aliansi Mahasiswa Sumatera Utara (Sumut) bertindak melakukan unjuk rasa di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Mapolda Sumut), Kamis (01/02/2024) sore.
Aliansi Mahasiswa Sumatera Utara tersebut merupakan gabungan dari 5 organisasi yakni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), dan Himpunan Mahasiswa Alwashliyah (HIMMAH).
Koordinator aksi, Kamaluddin Nazuli Siregar dalam orasinya mengatakan pada perekrutan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pihaknya menemukan kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dibeberapa Kabupaten yang ada di Sumatera Utara.
“Kami menemukan di tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Batubara dan Kabupaten Labuhanbatu terdapat adanya kecurangan-kecurangan terhadap rekrutmen PPPK, maka Kapolda Sumatera Utara punya tanggung jawab harus melakukan pemeriksaan terhadap seluruh Kabupaten/Kota yang mengikuti rekrutmen PPPK,” ucap Kamaluddin.
Kadisdik Kabupaten Mandailing Natal (Madina) yang telah ditetapkan sebagai tersangka, ratusan Mahasiswa mendesak dengan tegas Kapolda Sumatera Utara untuk segera menangkap dan menahan pejabat lainnya yang terindikasi turut melakukan praktik nepotisme.
Tidak lupa, Mahasiswa meminta Kapolda Sumut, bila pada penyelidikan terbukti Bupati Madina turut serta pada kasus perekrutan tersebut, maka kepadanya tidak boleh dilakukan pengecualian, harus ditangkap dan ditahan.
Adapun yang menjadi tuntutan ratusan Mahasiswa pada aksi unjuk rasa tersebut adalah antara lain :
1. Meminta Kapolda Sumatera Utara memanggil dan memeriksa penanggung jawab rekrutmen PPPK yang ada di Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, dan Pemerintah Kabupaten Batubara.
2. Meminta Kapolda Sumatera Utara mengusut tuntas dugaan kecurangan rekrutmen PPPK yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, dan Pemerintah Kabupaten Batubara.
3. Meminta Kapolda Sumatera Utara tidak tebang pilih dalam melakukan proses hukum, mulai dari penyelidikan hingga penyidikan, sehingga kecurangan yang diusut bukan sekedar yang viral dimedia social.
4. Mendesak Kapolda Sumatera Utara mengusut seluruh rekrutmen PPPK yang ada di Sumatera Utara yang kami juga menduga terjadi praktik Korupsi dan Nepotisme didalamnya.
Selain itu, Mahasiswa tampak membawa poster yang tertulis “Meminta Kapolda Sumut Tangkap dan Penjarakan Pelaku Kecurangan Rekrutmen PPPK”.
Sementara di poster lainnya, Mahasiswa juga menuliskan kalimat sindiran terkait perekrutan PPPK.
“Pengen Lulus PPPK??? Setor dulu laaaa…,” tulis Mahasiswa.
Dipertengahan aksi, saat dijumpai oleh Wartawan, Kamaluddin mengatakan pihaknya menemukan adanya pungutan liar terhadap para peserta PPPK. Sementara terhadap Bupati Madina yang diduga terindikasi terlibat pada kasus tersebut, Kamaluddin berharap Kapolda Sumut harus melakukan tindakan penangkapan.
“Siapapun orangnya dan siapapun oknumnya baik itu Bupati, Wakil Bupati maupun Sekretaris Daerah di Kabupaten atau Kota tersebut, khususnya di kabupaten Madina, kita minta Kapolda Sumatera Utara untuk segera menyelesaikan menangkap Bupati dan oknum-oknum yang lain apabila memang terbukti bersalah dan ikut dalam hal pungutan liar terhadap calon PPPK,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kamaluddin mengatakan, bila tuntutan mereka tidak dipenuhi oleh Polda Sumut, maka Mahasiswa dengan jumlah lebih banyak akan turun kembali melakukan aksi unjuk rasa.
“Kegiatan ini kami akan melaksanakan secara kontinu sampai keadilan dan peraturan benar-benar ditegakkan, hukum benar-benar dilaksanakan. Tapi kami yakin dan percaya Kapolda Sumatera Utara beserta seluruh jajaran pastinya akan mendengarkan aspirasi kami. Namun apabila tidak didengarkan, kami akan melaksanakan aksi dan kami akan mengkonsolidasikan dengan massa yang lebih besar daripada hari ini,” tegas Kamaluddin. (Yz/AI)
