ArahIndonesia.com | Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku geram mengetahui kasus viral yang menyeret sejumlah pejabat pajak akhir-akhir ini.
Ia mengaku juga mengikuti kasus terkait pamer kekayaan para pejabat pajak dan bea cukai di media sosial. Karena kasus itu, membuat Jokowi geram dan memahami kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah saat ini.
“Sekali lagi saya ingin tekankan supaya ditekankan kepada kita, kepada bawahan kita, jangan pamer kekuasaan, jangan pamer kekayaan,” ujar Jokowi ketika memimpin Sidang Kabinet Paripurna yang membahas Program Pemerintah untuk 2024 di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (2/3/2023).
Jokowi geram terhadap pamer kekayaan dan kekuatan yang banyak dilakukan para pejabat ini dinilainya telah membuat masyarakat kecewa. Untuk itu Jokowi tekanan perlunya reformasi birokrasi sehingga masyarakat bisa terlayani dengan baik, efektif dan akuntabel.
“Kalau seperti itu ya kalau menurut saya pantas rakyat kecewa karena pelayanannya dianggap tidak baik, kemudian aparatnya perilakunya jemawa dan pamer kuasa, kemudian pamer kekuatan, pamer kekayaan hedonis,” ujar Jokowi.
Jokowi pun meminta seluruh jajarannya baik menteri maupun kepala lembaga agar mendisiplinkan bawahannya. Ia juga meminta jajarannya kembali menjelaskan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan para pejabat pemerintahan.
“Saya minta kepada seluruh menteri dan kepala lembaga untuk mendisiplinkan para bawahannya memberitahu apa-apa yang tidak boleh dan apa yang boleh dilakukan,” kata Jokowi.
Jokowi juga menekan menterinya agar para pegawainya tidak lagi pamer kekuasaan dan kekayaan di media sosial. Menurutnya, sikap para pejabat pemerintahan itu sangat tidak pantas.
“Saya ingin menekan jangan, supaya ditekankan kepada kita kepada bawahan kita, jangan pamer kekuatan jangan pamer kekayaan, apalagi sampai di pajang-pajang di IG, di media sosial itu sebuah birokrasi aparat sangat tidak pantas,” tegas Jokowi.
Hal ini, kata dia, juga berlaku di institusi Polri dan juga Kejaksaan Agung, serta aparat hukum lainnya. Presiden menginstruksikan agar jajarannya membersihkan dan membenahi institusi yang dipimpinnya.
“Kemudian di Polri maupun di Kejaksaan Agung dan aparat hukum lainnya benahi dulu di dalam kemudian selesaikan dan bersihkan hadiah atau lembaga lainnya,” Jokowi.
Seperti diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya telah mencopot jabatan struktural Rafael Alun Trisambodo di Direktorat Jenderal Pajak.
Pencopotan jabatannya tersebut terkait informasi harta kekayaan dan kasus penganiayaan yang dilakukan anaknya.
Selain Rafael, Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto juga akan dicopot dari jabatannya di Kementerian Keuangan. Keputusan ini dilakukan setelah dirinya mendapat sorotan karena memamerkan harta di media sosial.
Sumber : Republika
